Header Ads

MEWUJUDKAN KERAJAAN PEREMPUAN JOGJAROPA


Bunga "Gender Blind" Jogjaropa (Jogja Eropa)
Sedulur Sabrang: Berdasarkan fakta sejarah, perempuan memimpin pemerintahahan tidak pernah dilakukan oleh Kasultanan Islam Demak hingga Kasultanan Jogja. Bagaimana jika sekarang ini Sultan HB X memaksakan kehendaknya untuk mengangkat perempuan sebagai penggantinya? Adakah cara win-win solution sehingga tidak menyusahkan semua pihak yang terkait?
Kawula Mataram: Ada cara jitu dan sederhana. Cara ini tidak menyusahkan dan tidak memusingkan  Presiden, Mahkamah Konstitusi membahas yudicial review UUK No 13 yang berlarut-larut. Cara ini juga tidak memusingkan DPRD dan tidak membingungkan desainer ageman jumenengan Sultanah. Cara ini juga tidak menabrak sekian banyak paugeran dan pranatan Kasultanan maupun kesepakatan luhur Kasultanan Jogjakarta dengan NKRI. Dan cara ini  ampuh untuk menghindarkan diri dari konflik konflik bathin dan konflik kekerasan horizontal.
Menurut Dosen UGM Bayu Dardias dalam tulisannya berjudul, Siapa Sosok HB XI? (24/3/2015) Sultan dan Kasultanan Jogja dituntut kepekaannya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan Jogjakarta yang mayoritas muslimin yang terjadi sekarang ini, dimana kesetaraan perempuan baru menjadi wacana. Adapun di beberapa negeri Eropa, kerajaan sudah terbiasa dengan “gender blind” atau “buta gender” atau “buta jenis kelamin” dalam menentukan penerus kerajaan. Selama yang bersangkutan anak pertama, maka berhak naik tahta tanpa mempersyaratkan kelamin lelaki. (Bayu Dardias, Siapa Sosok HB XI?, http://www.bayudardias.staff.ugm.ac.id )
Sultan sebagai tokoh toleransi di Jogjakarta telah teruji sikap toleransinya menerima hadiah intoleran sekian banyak anjing dari tokoh pemeluk lain tanpa marah dan tersinggung, maka tentu mampu bersikap toleran pula kepada kaum Muslimin Jogjakarta yang mayoritas tetap menghendaki Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin sultan lelaki Muslim.
Belajar dari rancang bangun kepulauan reklamasi Teluk Jakarta mampu menampung hingga 20 juta manusia, maka Sultan Hamengku Bawono perlu memikirkan alternatif bagi penduduknya yang berjumlah kurang dari 5 juta. Untuk itu, sebagai negarawan bijaksana sebaiknya Sultan Hamengku Bawono berkenan membeli laut atau teluk untuk  pulau reklamasi di Eropa yang masyarakatnya telah “buta gender” sebagai wilayah Kasultanan Hamengku Bawono.
Keistimewaan  pendirian Sultan Hamengku Bawono di Eropa ini antara lain:
1.     a. Sultan perempuan  yang baru akan lebih memungkinkan berkreasi dan inovasi tanpa hambatan kaum adat maupun norma-norma agama.
2.      b. Semua fraksi DPRD pun tentu akan mengapresiasi ide cemerlang ini, sebagai NTW (negeri tujuan wisata) yang menarik.
3.    C.  Musyawarah ring 1, Kraton Jogja yang terdiri dari adik-adik Sultan HB X alias Putra-putri Sultan HB IX yang berjumlah 15 keluarga akan mendukungnya.
4.      d. Sultan Hamengku Buwono XI tetap dari trah Hamengku Buwono, yakni salah satu putra dari putra Sultan HB IX.
5.    Bangsa dan Negara Indonesia tetap memiliki Jogjakarta sebagai cagar budaya yang mewarisi Kasultanan Hamengku Buwono sebagaimana dikehendaki bangsa Indonesia yang dituangkan dalam UUK 13.
6.      Dengan demikian keinginan Sultan Hamengku Bawono memperempuankan kasultanan  terwujud dengan dukungan masyarakat Jogja dan bangsa Indonesia yang gigih memperjuangkan : Save Paugeran, Save UUK 13, Save Kasultanan Ngayogyakarta, Save Pancasila, Save Bhinneka, Save NKRI terwujud secara damai dan berkemajuan.
7.      Siapa tahu, Kerajaan Hamengku Bawono dan sultan perempuan yang digagasnya akan mendapat simpati dan dukungan penuh masyarakat Eropa yang telah “buta gender” dalam monarkhi mereka.

Sumber : Ahmad Sarwono, DR. Sulistyono, Heru Syafruddin Amali, MPd.I., Merajut Mataram untuk Indonesia (Jogjakarta: Shalahuddiningrat, 2017),  hlm. 72-74

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.