Header Ads

Ketua MUI DIY : Raja Kasultanan Yogyakarta Harus Laki-Laki


Gondomanan (jogja.sorot.co)--Polemik gelar Raja Kasultanan Yogyakarta terus mengemuka di lapisan masyarakat. Dalam Sarasehan Safar Jumat Masjid Pathok Negara dan Masjid Kagungan Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke-32 yang digelar di Masjid Gedhe Kauman, Jumat (15/9/2017) siang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY dan Paguyuban Penegak Paugeran Adat (PPPA) satu suara meminta agar Sultan yang bertahta sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta sesuai dengan paugeran yang selama ini dipedomani sejak zaman Sultan Hamengku Buwono I.
"Sudah saya sampaikan sejak dua tahun lalu, sikap MUI sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK), jika tak sesuai dengan undang-undang, maka bukan rakyat Indonesia," kata Ketua MUI DIY, KH Toha Abdurrahman, yang turut hadir dalam sarasehan.
Menurut Toha, dalam UUK dan paugeran, serta sebagai kerajaan Islam yang diakui oleh nusantara hingga kekhalifahan Turki sejak ratusan tahun silam, maka raja Kasultanan Yogyakarta yang bertahta haruslah bergelar Sultan Hamengku Buwono sebagai khalifatullah. Hal itu diakuinya mengikat karena budaya dan tradisi Kraton Yogyakarta dikembangkan berdasar ajaran Islam.
"Sesuai aturan Islam, Al Quran dan hadist, gak usah neko-neko," ujarnya.
Meski demikian, secara pribadi dan kelembagaan, Toha memastikan tak akan ikut campur dalam suksesi raja. Sebabnya dia menyadari hal itu mutlak kewenangan internal kraton. Secara kelembagaan di MUI, Toha hanya bisa mengimbau melalui surat taushiyah MUI DIY nomor B-395/MUI-DIY/V/2015 tertanggal 9 Mei 2015 yang kembali dibacakannya dalam sarasehan.
"Saya pribadi hanya bisa membantu berdoa agar polemik bisa selesai dengan berpijak pada Al Quran dan Hadist. Tapi pendapat saya, sultan harus laki-laki. Kalau gubernur, perempuan monggo boleh, jika Sultan menunjuk perempuan," imbuhnya.
Dalam sarasehan yang diikuti oleh jemaah Masjid Gedhe Kauman usai menunaikan salat Jumat ini juga disampaikan pengukuhan Rayi Dalem Sultan Hamengku Buwono IX, Gusti Prabukusumo sebagai sesepuh PPPA pada 8 September 2017 di Masjid Al-Wustha, Srandakan, Bantul. PPPA sendiri beranggotakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya alim-ulama, abdi dalem, paguyuban padukuhan dan kepala desa.
KMT Condro Purnomo yang ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk hadir dalam sarasehan ini mengaku PPPA sepakat dengan surat taushiyah MUI 2015 yang berharap sultan yang bertahta tetap bergelar Hamengku Buwono. Diakuinya, tema suksesi sengaja diangkat dalam sarasehan ini karena kenyataan di lapangan masih ada dua nama Sultan. Padahal, kata Condro, sesuai UUK, Gubernur DIY adalah sultan yang bertahta.
"Dalam dawuh Dalerm terakhir, pada grebeg kemarin, masih menggunakan Hamengku Bawono. Jadi pernyatan sikap ini karena masih ada dua nama, kalau di dalam (kraton) Hamengku Bawono, di Kepatihan (kantor Gubernur DIY) Hamengku Buwono. Permasalahannya itu yang belum clear," jelasnya.
Condro yang sehari-hari mengabdi sebagai pengelola museum di lingkungan Kraton Yogya ini berharap pernyataan sikap MUI dan PPPA bisa disikapi dengan bijak oleh semua pihak. Dia juga menegaskan jika suksesi dan paugeran merupakan ranah ring 1 kraton, yakni putra Sultan Hamengku Buwono IX, sultan yang kini bertahta, dan putrinya sehingga tidak ada orang lain yang boleh ikut campur.
"Kita hanya berkewajiban mendoakan agar suasana masyarakat DIY ayem tentrem dan penyelesaian ring 1 tak meninggalkan ajaran Islam dalam paugeran Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat," imbuhnya.

Sumber: http://jogja.sorot.co/berita-48451-link-.html

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.