Header Ads

KESEPAHAMAN AUDIENSI ELEMENEN RAKYAT YOGYA DENGAN DPRD-DIY

Audiensi Elemen Rakyat dengan DPRD-DIY

Y  YOGYAKARTA (paugeran.com) – Dalam rangka mensyukuri disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Rakyat Jogjakarta diwakili oleh tiga elemen rakyat, yakni : (1) Paguyuban Warga Jogjakarta Istimewa (PWJI), (2) Pejuang Mataram Islam (PMI), dan (3) Majelis Takmir Masjid Pathok Nagari dan Masjid Kagungan Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (MTMK) mengadakan audiensi DPRD DIY, Rabu 23 Agustus 2017. Ketiga elemen rakyat tersebut menuntut dibatalkannya Pelantikan Sultan Hamengku Bawono yang tidak dikenal dalam UUK 13/2012. Dalam audiensi terjadi adu argumen menegangkan sehingga terjadi ketidak-sepahaman antara elemen rakyat dengan DPRD DIY, yakni: 1 DPRD DIY keberatan mengadakan sidang paripurna ulangan untuk membatalkan penetapan Calon Gubernur DIY periode 2017-2022. 
 
      DPRD DIY tidak mengakui sikap “menutup mata” atau “sembrono”  dalam verifikasi dan clarifikasi terhadap dokumen dari Sultan Bertahta Hamengku Bawono dari Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bertanggal 17 Juli 2017  membatalkan dokumen Pencalonan Gubernur yang disampaikan oleh GKR Condrokirono selaku Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diterima oleh Panitia Khusus Bahan Acara DPRD DIY Nomor 22 tahun 2017. 
Walaupun ketiga elemen rakyat kecewa tidak ditemui Ketua DPRD DIY, namun Bapak Darma didampingi Bapak Agus yang mewakili DPRD yang telah membuat kesepahaman secara lesan yang ditegaskan secara tertulis (lihat Foto). 


 Kesepahaman tersebut meliputi : 
       DPRD DIY hanya mengenal Sultan Hamengku Buwono dan tidak ada nama lain baik di dalam maupun di   luar Kraton Yogyakarta yang berhak menjadi Gubernur DIY.
2.      Dokumen Sultan Bertahta Hamengku Bawono dari Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bertanggal 17 Juli 2017  membatalkan dokumen Pencalonan Gubernur yang disampaikan oleh GKR Condrokirono selaku Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diterima oleh Panitia Khusus Bahan Acara DPRD DIY Nomor 22 tahun 2017 yang tertera dalam Laporan Pansus Bahan Acara No 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017-2022,  melalui keputusan sidang pengadilan.

Akhirnya elemen rakyat yang mewakili sekitar 2 juta warga masyarakat Jogjakarta yang terhimpun dalam “barisan benteng pendhem”  mengeluarkan pernyataan sikap TAHTA UNTUK RAKYAT ADALAH DASAR KEDAULATAN RAKYAT:
  1. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda atau sejak berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 1755 hingga proklamasi 17 Agustus 1845, suksesi Sultan Hamengku Buwono (HB) dari HB I hingga HB IX dilakukan dengan penunjukan berdasarkan Paugeran Adat Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersendikan al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ Ulama, Qiyas, dan ‘Urf (tradisi budaya bersendikan al-Qur’an dan al-Hadits).
  2. Paugeran Adat Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang selalu  mengangkat lelaki Muslim sebagai sultan tetap dipertahankan setelah kemerdekaan RI disempurnakan dengan  permusyawaratan untuk mencapai mufakat ahli waris dari keluarga Sultan. Herjuno Darpito bin Sultan HB IX diangkat  sebagai Sultan Hamengku Buwono X oleh ayahandanya, yakni sultan yang bertahta pada saat itu (Sultan Hamengku Buwono IX) melalui musyawarah mufakat keluarga Sultan Hamengku Buwono IX, yakni putra-putri selama sebulan sebelum upacara adat Jumenengan, 7 Maret 1989. Dengan demikian kedudukan permusyawaratan keluarga atau ahli waris sultan sebagai Pengawal Lingkar Pertama (PLP) Keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta amat perlu dan penting.
  3. Sultan Hamengku Buwono IX berkata, “Tetapi apakah Sultan itu sekaligus menjadi Gubernur Kepala DIY sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang daerah istimewa? Itu terserah nanti.” Menurut pendapatnya, hal ini biasanya dibicarakan bersama pemerintah pusat, sementara selalu harus dilihat pula apakah rakyat setempat juga menyetujuinya. (TUR, Jakarta: Gramedia, 1982)
  4. Kini, PLP terdiri dari 15 putra/putri Sultan HB IX menolak semua pelanggaran UUK 13/2012 dan Paugeran Adat yang bermula dari Sabdaraja (30 April 2015) berisi penghancuran Kasultanan Jogja melalui penghilangan fungsi Sultan sebagai Sayidin Panotogomo Khalifatullah dari gelar lengkapnya, “Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah” menjadi Hamengku Bawono.
  5. PLP sudah mengirimkan Surat Penolakan Sabdaraja kepada Presiden RI dan beberapa pihak terkait yang bersangkutan.
  6. Dalam konsep Manunggaling Kawula-Gusti,  kaum Muslimin merupakan bagian terbesar rakyat Jogjakarta bertindak sebagai Pengawal Lingkar Kedua (PLK) Keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta. Aspirasi dan pandangan hidup kaum Muslimin dipandu oleh MUI DIY sebagai lembaga ulama tertinggi di propinsi ini. MUI DIY telah menasihati Sri Sultan Hamengku Buwono X agar tetap mengawal dan mempertahankan kelestarian keistimewaan Jogjakarta sebagaimana amanah UUK 13/2012.dengan Surat Taushiyah MUI DIY No: B-395/MUI-DIY/V/2015 dengan lampiran 1 bendel, perihal Taushiyah Terhadap Masalah Yang Dihadapi Kasultanan Ngayogyakarta.
  7. Rakyat Jogjakarta sebagai PLK mampu mendaulat Sultan Hamengku Buwono  X sebagai Gubernur DIY di hadapan DPRD DIY, 26 Januari 1998.
  8. Maklumat No. 11, tertanggal 16 Februari 1946 tentang penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang untuk sementara disebut dengan Paniradya.
  9. Selain itu, Maklumat No 7, 14, 15, 16, dan 17, menata monarki Jogjakarta dengan mengatur tata-pemerintahan di tingkat kelurahan (sebutan pemerintah desa saat itu).

Dan kami rakyat Jogjakarta menimbang:
  1. UUK 13/2012 Pasal 18 ayat 1c tentang Persyaratan Gubernur adalah orang yang bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono.
  2. Pada tanggal 17 Juli 2017, Pansus Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2017 menerima dokumen Pencalonan Calon Gubernur  yang disampaikan oleh  GKR Mangkubumi mewakili GKR Condrokirono selaku Penghageng Kawedanan Ageng Panitropuro Kasultanan Ngayogyakarto dan Calon Wakil Gubernur yang disampaikan oleh KPH Kusumo Parastomewakili KPH Tjondro Kusumo selaku Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman. Berkas dinyatakan lengkap dan dibuatkan Berita Acara Nomor  01/Pansus BA 22/2017 untuk Calon Gubernur dan Berita Acara Nomor 02/Pansus BA 22/2017 untuk Calon Wakil Gubernur.
  3. Kenyataannya (de facto) Kraton Jogjakarta pada tanggal yang sama dengan penyerahan berkas Sultan Hamengku Buwono ke Pansus DPRD DIY, 17 Juli 2017, Kawedanan Ageng Panitropuro Kasultanan Ngayogyakarto menerbitkan Surat tertanggal 17 Juli 2017 dengan nomor : 202/KH.PP/DD/Swl.VII/JE.1950.2017 disertai 1 lembar formulir Bab Pawiyatan Pelaporan dengan gelar Sri Sultan Hamengku Bawono.
  4. Keharusan melestarikan Keistimewaan Jogjakarta sebagai Cagar Budaya Nasional berdasarkan Paugeran Adat Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah ditetapkan dalam UUK 13/2012.
  5. Pandangan DPRD yang disampaikan (oleh Bapak Darma dari Gerindra dan Bapak Agus dari PKS) dalam Audiensi dengan kami di Gedung DPRD DIY, Rabu 23 Agustus 2017 bahwa:
a.      Hanya mengenal Sultan bertahta adalah Hamengku Buwono yang berhak sebagai Gubernur DIY. yang bertahta.
b.       Pengertian bertahta adalah di dalam Kraton (internal) maupun di luar (eksternal).
c.   Ketika ditemukan fakta Gelar Sultan Hamengku Bawono tertanggal lebih baru, maka membatalkan berkas Sultan Hamengku Buwono dalam persyaratan Calon Gubernur setelah melalui proses sidang pengadilan.    


Fakta bahaya penolakan rakyat Jogjakarta terhadap penyimpangan Paugeran,  maka kami rakyat Jogjakarta menetapkan pandangan:
1.    DPRD DIY mengabaikan dan tidak menghargai aspirasi kaum Muslimin sebagai mayoritas rakyat Jogjakarta yang dibuktikan dengan Surat Tausiyah MUI DIY No: B-395/MUI-DIY/V/2015 Tahun 2015 tersebut.
2.      DPRD DIY mengabaikan Surat Penolakan Sabdaraja Hamengku Bawono yang telah diterbitkan oleh 15 putra/putri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pihak yang sah memegang permusyawaratan mufakat di lingkup keluarga (Kraton) sesuai arahan Sultan Hamengku Buwono IX.
3.      DPRD DIY menutup mata terhadap bukti berupa Surat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kawedanan Hageng Panitrapura nomor : 202/KH.PP/ DD/Swl.VII/ JE.1950.2017 ini jelas bertentangan dengan UUK 13/2012 dan tidak dikenal oleh UUK tersebut yang mempersyaratkan bahwa Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta harus Sri Sultan Hamengku Buwono.
4.      Oleh sebab semua pandangan tersebut sebelumnya, DPRD DIY wajib mengadakan Sidang Paripurna Istimewa guna membatalkan keputusan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017-2022.

Demikian tuntutan rakyat Jogjakarta kepada DPRD DIY yang telah “sembrono” memberikan bahan petimbangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Bapak Herjuno Darpito, SH sebagai Calon Gubernur DIY 2017-2022.


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.