Header Ads

RAKYAT YOGYA TEGAKKAN PAUGERAN ADAT

Aspirasi kawulo dasih rakyat mataram ngayogyakarto hadiningrat katur para sentono dalem agar segera cabut mandat bapak bawono krn sudah nyebal dari PAUGERAN ADAT meski sudah diperingatkan berulang kali.

Mohon kepada rayi dalem ahli waris PUTRA PUTRI HB IX agar SEGERA MUSYAWARAH MUFAKAT utk menentukan siapa yang akan dituakan utk mengajak RAKYAT JOGJA bersama sama TEGAKKAN PAUGERAN ADAT.
Terutama dalam memohon kepada Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar Menolak Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami akan menyampaikan kaidah kaidah aturan adat bagi seorang sultan sudah uzur syar’ie atau sudah tidak amanah lagi, yaitu :

Pertama, jika sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal (contoh melanggar paugeran adat dengan berganti nama baru sehingga tidak sesuai lagi dengan paugeran adat sebelumnya), maka harus membuat kerajaan sendiri dengan aturan adat sendiri dan pemerintahan sendiri diluar Kesultanan Yogyakarta yang sudah menjadi kesatuan hukum adat sejak berdiri tahun 1755, karena kesultanan yang sudah ada akan tetap terus dipertahankan sebagaimana amanat perjanjian Sultan Hamengku IX dengan para pendiri bangsa serta sesuai amanat Sultan Sultan sebelumnya.

Kedua, jika Sultan Hamengku Buwono sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Senopati Ing Ngalogo Abdurahman Sayidin Panotogomo Khalifatullah dalam melindungi rakyat, wilayah, adat istiadat, budaya dan kehidupan antar umat beragama sebagaimana filosofi hamemayu hayuning bawono, maka bisa menobatkan diri menjadi Pandhito Ratu atau seorang begawan yang arif bijaksana untuk memberI nasehat kepada siapa saja dalam hal kebaikan, kebenaran dan dalam kesabaran (olah kawicaksanan).

Ketiga, jika Sultan Hamengku Buwono X tetap tidak mau kembali kepada jalan yang benar dan lurus sebagaimana amanat Paugeran Adat yang ditetapkan para leluhur Mataram Ngayogyakarto Hadiningrat; amanat para pendiri DIY dalam NKRI; amanat Undang undang Negara; amanat putra putri ahli waris Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menobatkan Sultan Hamengku Buwono X serta amanat Rakyat Yogyakarta yang mendaulat Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur DIY, maka sesungguhnya dewan keluarga dapat mencabut mandat kepercayaannya sebagai Sultan Hamengku Buwono X atas dasar musyawarah dewan keluarga putra putri Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Bahkan rakyat Yogyakarta-pun yang dahulu mendaulat Sultan Hamengku Buwono X, pada tanggal 26 Januari 1998 menjadi Gubernur DIY dihadapan DPRD DIY juga dapat mencabut mandatnya sebagai Gubernur DIY atas nama Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
Perlu diketahui bahwa pergantian tahta Sultan HB I sd HB IX pada masa masa kolonial berbeda dengan pergantian tahta Sultan HB X pada masa masa kemerdekaan, yaitu atas dasar Musyawarah Mufakat Keluarga yang dilakukan satu bulan sebelum Upacara Adat Jumenengan tanggal 7 Maret 1989; maka ahli waris putra putri ahli waris Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemegang mandat tertinggi penerus kelangsungan Kesultanan Yogyakarta berhak untuk mencabut amanah yang disandang Sdr. BRM Herjuno Darpito yang diangkat menjadi pangeran lurah bergelar KGPH H Mangkubumi dan sebelum diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono X dinobatkan sebagai Adipati Anom Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram jika tetap membahayakan eksistensi kesultanan Yogyakarta sebagai satu kesatuan yang utuh dengan NKRI.
Yogyakarta, O8-2-17

RM Suryo Danarto/KRT SURYONEGORO, Sawojajar 6, Panembahan, Kraton, Yogyakarta. (A/N WARGA NJERON BETENG KOTA YOGYAKARTA

Sumber :
https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=9040430419921365097#editor/target=post;postID=4464143391390659908

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.