Header Ads

TANYA JAWAB PAUGERAN







Sedulur Sabrang : 
Hingga kini Kasultanan Jogjakarta belum menyerahkan kepada DPRD maupun masyarakat perihal Paugeran. Kami ini kadang pusing memahami paugeran. Karena setiap orang mempunyai pemahaman paugeran yang berbeda-beda.  Apa paugeran adat Keraton Ngayogyakarta itu? Apa benar paugeran itu mutlak ada di mulut raja? Apa benar rakyat tidak boleh menyentuh sedikit pun paugeran?

 Kawula Mataram: 
Sebagaimana  Kamus Bausastra Jawi, WJS Purwadarminta (Batavia, 1930) menunjukkan kata paugeran dari kata : pa + uger + an.  Uger (halaman 436) mempunyai padanan kata: pikukuh, bebaku atau keterangan kang katur marang pradata. Uger juga disebut angger (halaman 14) yang berarti pepacak,  atau wewaton kang kudu diturut. Angger-angger terbagi dua, yaitu angger pradata dan angger pidana. Kata paugeran tertulis pada halaman 471.  

Padanan kata  lainnya dari paugeran adalah pathok atau pathokan. Di antara arti kata pathokan adalah dasar hukum dan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dari itu semua keterangan dan penjelasan tersebut disimpulkan oleh KRT. H. Jatiningrat, SH., bahwa paugeran itu bukan untuk kepentingan pribadi dan bersifat tetap. 
Oleh karena Paugeran adat Mataram Islam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan aturan mendasar yang bersifat tetap tidak dapat ditawar-tawar lagi, sekalipun oleh Sulthan yang sedang berkuasa. Sebagaimana Presiden pun tidak berhak mengubah Undang-undang Dasar (UUD). Presiden harus mentaati UUD. Adapun perundang-undangan di bawahnya  lebih mudah berubah mengingkat dinamika kehidupan masyarakat. Gusti Prabukusumo menegaskan bahwa paugeran bersifat tetap, sedangkan pranatan lebih memungkinkan perubahan berdasarkan dinamika masyarakat. 
Suksesi Kasultanan Jogja berlangsung tetap selama berabad-abad dengan menggunakan maskulinitas gender merupakan bagian dari paugeran adat. Dengan kata lain, paugeran adat adalah sumber hukum Kasultanan Islam seperti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan al-Qur’an, al-Hadits, ijma’ (kesepakatan ulama), qiyas (penafsiran ulama), ‘urf (tradisi budaya).
Sudah tampak nyata bahwa sabdaraja bertentangan dengan dasar hukum di atasnya seperti al-Qur’an dan al-Hadits, maka alim-ulam dan rakyat pada umumnya berhak mengingatkannya. Apabila tidak mengingatkannya, maka semua Muslimin di kasultanan tersebut berdosa semua. Akibat selanjutnya kasultanan tersebut akan dilanda musibah (adzab) yang tidak hanya menimpa orang-orang dzalim, akan tetapi merata.
(Sumber : Buku Merajut Mataram untuk Indonesia, Bab III, Penerbit Shalahuddiningrat, 2017)





Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.