Header Ads

KONTROVERSI DAN QUOT SABDARAJA HB X

Semenjak Ngarso Dalem Sultan Hamengku Buwono X (HB X) mengeluarkan 'Sabda Raja", kontroversi atasnya telah muncul dan tampaknya tidak akan hanya terbatas di DIY saja. Dalam kondisi masyarakat terbuka dan informasi yang bebas seperti di Indonesia saat ini, masalah yang dulu dianggap tabu kini menjadi bebas untuk dibicarakan.

Termasuk urusan dalam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Apalagi jika masalah dalam ini ternyata bukan saja berdimensi kultural dan adat Keraton, tetapi juga berdimensi politik praktis, terutam masalah suksesi kepemimpinan politik yaitu Gubernur DIY.HB X konon telah mengeluarkan Sabda Raja yang isinya cukup mengagetkan bayak pihak: bukan saja para sentono dalem dan abdi dalem, tetapi juga tokoh masyarakat sipil dan pejabat negara.

Bukan saja di Yogya tetapi juga di Jakarta. Dan media pun kini kian meramaikan setelah sebagian dari kalangan Istana dan tokoh-tokoh itu bersikap negatif terhadap Sabda Raja tsb. HB X tampaknya sudah siap dengan reaksi negatif tsb dan mengatakan dirinya akan menghadapi semua dan pada saatnya.

Dua hal yang mencuat dalam kasus ini:
1) Status puteri pertama beliau sebagai Puteri Mahkota; dan
2) Melepas gelar "Khalifatullah" dan mengganti ama Buwono menjadi Bawono
.
Yang pertama bisa berimplikasi perubahan revolusioner dalam tataran kultural dan tradisi keraton yang patriarkal, serta suksesi posisi Gubernur DIY menurut perundangan yang berlaku. Yang kedua berimplikasi legitimasi moral dan budaya dari masyarakat Yogya terhadap Keraton dan lembaga kesultanan.

Pro kontra semacam ini pada akhirnya tentu akan menyeret peran Pemerintah pusat, kendati Wapres JK mengatakan Pemerintah menghormati keputusan Keraton. Namun pada saat yang sama Kemendagri sudah menyatakan hanya pria yang bisa jadi Gubernur DIY menurut UU.

Selain itu jika pandangan tokoh-tokoh Islam di DIY cenderung negatif terhadap Sabda Raja tsb, dilihat dari kacamata tradisi dan legitimasi moral, maka tentu akan menyeret kalangan masyarakat sipil yang luas.

Pasalnya, dalam poin Sabdaraja itu menyebut, bahwa Sri Sultan menghilangkan gelar Khalifatulloh dan Hamengku Buwono. Dengan penghilangan gelar ini, keluarga Keraton Ngayogyakarto tidak lagi men­gakui Sultan sebagai Ngarso Dalem dan juga Gubernur Yogya.

"Ngarso Dalem Ngayogyakarto itu mengguna­kan gelar Khalifatulloh dan Hamengku Buwono, bukan Hamengku Bawono," demiki­an adik Sri Sultan HB X GPPH Yudhaningrat usai menyerahkan Dana Keistimewaan (Danais) kepada Abdi Dalem Keraton Surakarta di Kekanjengan Imogiri, kemarin.

Yudhaningrat mengatakan, keluarga keraton tidak akan pernah menghadiri undangan atau panggilan Sri Sultan se­lama masih menghilangkan sebutan Khalifatulloh dan me­makai Hamengku Bawono.

Beberapa waktu lalu, dia mengaku mendapat undangan untuk diberi penjelasan tentang Sabdorojo. "Siapa yang ngun­dang, kalau masih Hamengku Bawono kami tetap tidak akan datang," tegasnya.

Gusti Yudha, sapaan GPPH Yudhaningrat mengaku, para adik Sultan tetap menuntut agar gelar itu dikembalikan sebagaimana mestinya. "Jika dipaksa­kan, saya khawatir Keraton dan rakyat Ngayogyakarto akan tercerai berai dan tidak amanah," katanya.

"Jika Sri Sultan masih tetap ngeyel atau ngotot dengan Sabdarajanya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa," tambahnya.

Pada 30 April 2015 lalu menjadi hari sangat buruk bagi iklim Keraton Ngayogyakarto. Tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba Sri Sultan mengelu­arkan Sabdaraja. Dalam poin Sabdaraja itu, Sri menghilangkan gelar Khalifatulloh dan menggunakan nama Hamengku Bawono, bukan lagi Hamengku Buwono. "Rupanya ada mak­sud tertentu dengan ingin menghilangkan simbol kelaki-lakian. Intinya dia ingin men­gangkat puterinya," ujarnya.

Jika ingin memuliakan anak, katanya, harus sesuai paugeran (aturan) Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Bukan dilakukan seperti saat ini dengan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun jadi Puteri Mahkota.

Sampai saat ini, keturunan atau anak-anak Sri Sultan sudah diberi beberapa kedudukan penting di perusahaan milik Keraton. Semua anaknya sudah diberi usaha, masing-masing berhak mendapatkan bagian lantai di Hotel dan Ambarrukmo Plaza. Selain itu, ada yang jadi Komisaris PT Madubaru.

Sementara, Sri Sultan tidak banyak berkomentar dengan penyataan itu. Raja Yogyakarta itu mengaku akan melihat dulu pihak mana saja yang tidak setuju dengan Sabdaraja yang dikeluarkan.

"Minggu depan akan saya kumpulkan semua rekan-rekan media, biar sekarang yang nggak setuju berkoar dulu, biar bisa saya lihat," tegas Sultan di Kompleks Kepatihan, kemarin. *** (Dilansir dari Rmol.co, Kamis, 07 Mei 2015)

Memang urusan internal Keraton bukan urusan Pemerintah. Tetapi akan sangat naif dan lebay jika ada yang menganggap bahwa Keraton dan HB X akan imun dari faktor-faktor eksternal. Apalagi jika para pemangku kepentingan baik di dalam mupun di luar Keraton ternyata juga sangat kental dengan kepentingan-kepentingan politik praktis.

Sambil mengikuti perkembangannya, saya masih optimis bahwa Ngarso Dalem HB X, sebagai seorang pemimpin yang memiliki wawasan mendalam dan luas serta lintas-budaya, tentu telah memperhitungkan implikasi-implikasi tsb sebelum membuat keputusan yang sangat fundamental tersebut. Semoga!

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.